Menurut sejarah, awal dibentuk IRM bernama IPM, namun dilarang pemerintah orde baru sejak 1992. Ketua Pimpinan Pusat IRM Bidang Advokasi Mas Mulyadi kepada Radar Jogja kemarin mengatakan, rencana pergantian nama dari IRM menjadi IPM dilatarbelakangi oleh kesadaran akan sejarah di masa lalu.

Telah terjadi sejarah yang kelam awal pembentukan IRM. “Kekuasaan negara waktu itu, Orde Baru mencangkok semua lembaga seperti IPM,” katanya saat berkunjung ke kantor Radar Jogja. Saat ini adalah sangat tepat untuk mengembalikan nama IPM apabila gerakan akan lebih difokuskan kepada pelajar.

IRM, organisasi berbasis massa yang didirikan sekitar tahun 1961 dengan tujuan amar makruf nahi munkar yang melibatkan remaja dan pelajar. “Ketika awal didirikan organisasi itu bernama IPM,” katanya. Dalam sejarah, IPM mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah Orde Baru. Program yang dikembangkan IPM ketika itu adalah pengembangan diri dan pembangunan karakter.

Namun bersamaan kebijakan pemerintah menjadikan organisasi siswa intra sekolah (OSIS) sebagai satu-satunya organisasi siswa, maka IPM diubah menjadi IRM. Dan era sekarang ini, kembali dengan nama IPM sangat tepat. Meskipun rencana pergantian itu menimbulkan pro kontra, bisa disepakati melalui rapat pleno.

Sekretaris Pimpinan Pusat Hubungan Antar Lemabaga Mahendra Setyo A menambahkan tidak ada alasanya menolak pergantian nama itu. Sebab, rencana pergantian nama sudah diputuskan oleh PP Muhamadiyah dan sudah di-SK-kan.

Berbeda dengan IRM, IPM nantinya lebih fokus pada profesionalitas. Mendorong pelajar berpokir profesional. Sementara Ketua Pimpinan Pusat Bidang Organisasi Ridho Alhamdi mengatakan, akan terjadi paradigma baru setelah pergantian nanti. Jika pada era reformasi lebih didominasi mahasiswa.

“Bahkan pelajar tidak ada gaungnya sama sekali, maka kami berharap adanya IPM kini akan difokuskan untuk kepentingan pelajar,” ujarnya. (lin), Kamis, 10 Jan 2008 (Sumber : www.jawapos.co.id)

Dengan demikian advokasi tidak lain adalah merupakan upaya untuk memperbaiki atau merubah kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut.

Sekarang, pertanyaannya adalah “apakah yang dimaksud dengan kebijakan publik itu” ?. Salah satu kerangka analisis yang dapat digunakan untuk memahami suatu kebijakan publik adalah dengan melihat kebijakan tersebut sebagai suatu ‘sistem hukum’ (system of law) yang terdiri dari :

• Isi hukum (content of law); yakni uraian atau penjabaran tertulis dari suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk perundang-undangan, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pemerintah.

• Tata laksana hukum (structure of law); yakni semua perangkat kelembagaan dan pelaksana dari isi hukum yang berlaku (lembaga hukum dan para aparat pelaksananya).

• Budaya Hukum (culture of law) ; yakni persepsi, pemahaman, sikap penerimaan, praktek-praktek pelaksanaan, penafsiran terhadap dua aspek sistem hukum diatas isi dan tata laksana hukum. Dalam pengertian ini juga tercakup bentuk-bentuk tanggapan (reaksi, response) masyarakat luas terhadap pelaksanaan isi dan tatalaksana hukum yang berlaku.

Sebagai suatu kesatuan sistem (systemic). Tiga aspek hukum tersebut saling jumbuh dan berkait satu sama lain. Karena itu, idealnya, suatu kegiatan atau program advokasi harus juga mencakup sasaran perubahan ketiganya. Karena, dalam kenyataannya perubahan yang terjadi pada salah satu aspek saja tidak dengan serta merta membawa perubahan pada aspek lainnya. Dengan demikian sasaran perubahan terhadap suatu kebijakan publik mestilah mencakup ketiga aspek hukum atau kebijakan tersebut sekaligus. Dengan kata lain, suatu kegiatan atau program advokasi yang baik adalah yang secara sengaja dan sistematis memang dirancang untuk mendesakkan terjadinya perubahan baik dalam isi, tata laksana maupun budaya hukum yang berlaku. Kaidah ini tidak menafikan bahwa perubahan bisa terjadi secara bertahap atau berjenjang, dimulai terlebih dahulu dari salah satu aspek hukum tersebut yang memang dianggap sebagai titik tolak paling menentukan (crucial starting point), kemudian berlanjut (atau diharapkan membawa pengaruh dan dampak perubahan) ke aspek-aspek lainnya. Tetapi ini hanyalah masalah penentuan strategi dan prioritas dari kegiatan advokasi, tanpa harus mengorbankan prinsip dasarnya sebagai suatu upaya kearah perubahan kebijakan secara menyeluruh.

KERANGKA DASAR KERJA

Kebijakan publik (sistem hukum) sebagai sasaran advokasi, ketiga aspeknya terbentuk melalui suatu proses-proses yang khas. Isi hukum dibentuk melalui proses-proses legislasi dan jurisdiksi, sementara tata laksana hukum dibentuk melalui proses-proses politik dan manajemen birokrasi, dan budaya hukum terbentuk melalui proses-proses sosialisasi dan mobilisasi. Masing-masing proses ini memiliki tata caranya sendiri, karena itu, kegiatan advokasi juga harus didekati secara berbeda, dalam hal ini harus mempertimbangkan dan menempuh proses-proses yang sesuai dengan asal-usul ketiga aspek sistem hukum ini dibentuk.

• Proses-proses legislasi dan jurisdiksi ; proses ini meliputi seluruh proses penyusunan rancangan undang-undang atau peraturan (legal drafting) sesuai dengan konstitusi dan sistem ketatanegaraan yang berlaku,mulai dari pengajuan gagasan, atau tuntutan tersebut, pembentukan kelompok kerja dalam kabinet dan parlemen, seminar akademik untuk penyusunan naskah awal (academic draft), penyajian naskah awal kepada pemerintah, pengajuan kembali ke-parlemen sampai pada akhirnya disetujui atau disepakati dalam pemungutan suara diparlemen.

• Proses-proses politik dan birokrasi; proses ini meliputi semua tahap formasi konsolidasi organisasi pemerintah sebagai perangkat kelembagaan dan pelaksana kebijakan publik. Bagian terpenting dan paling menentukan dalam keseluruhan proses ini adalah seleksi, rekruitment dan induksi para aparat pelaksana pada semua tingkatan birokrasi yang terbentuk. Karena itu, seluruh tahapan tersebut sangat diwarnai oleh kepentingan-kepentingan diantara berbagai kelompok yang terlibat didalamnya, mulai dari lobby, mediasi, negosiasi dan (dalam pengertiannya yang buruk) bahkan sampai pada praktek-praktek intrik, sindikasi, konspirasi dan manipulasi.

• Proses-proses sosialisasi dan mobilisasi; proses ini meliputi semua bentuk kegiatan pembentukan kesadaran dan pendapat umum (opini) serta tekanan massa terorganisir yang, akhirnya akan membentuk suatu pola perilaku tertentu dalam mensikapi suatu masalah bersama. Karena itu, proses-proses ini terwujud dalam berbagai bentuk tekanan politik (politica pressure), mulai dari penggalangan pendapat dan dukungan (kampanye, debat umum, rangkaian diskusi dan seminar, pelatihan), pengorganisasian (pembentukan basis basis massa dan konstituen, pendidikan politik kader) sampai ke tingkat pengerahan kekuatan (unjuk rasa, mogok, boikt, dan blokade).

Skema itu juga memperlihatkan bahwa suatu sistem kegiatan advokasi, walaupun sasarannya adalah perubahan kebijakan publik sebagai bagian dari sistem hukum, namun tidak berarti hanya dapat dilakukan melalui jalur-jalur ‘legal’ (proses-proses legitasi dan jurikdiksi) saja, tetapi juga melalui jalur-jalur ‘paralegal’ (proses politik dan birokrasi serta proses-proses sosialisasi dan mobilisasi).

Barangkali memang perlu diperingatkan kembali disini bahwa salah satu tujuan kegiatan advokasi, khususnya dalam rangka pembentukan opini (pendapat umum) dan penggalangan dukungan massa, bukanlah semata-mata membuat orang ‘sekeda tahu’ tetapi juga ‘mau terlibat dan bertindak’. Hal yang terakhir ini jelas lebih menyangkut soal afeksi (perasaan, keprihatinan, sikap, dan perilaku) ketimbang soal kognisi (pengetahuan, dan wawasan) seorang. Jelasnya advokasi bukan cuma urusan mempengaruhi’isi kepala’, tetapi juga ‘isi hati’ orang banyak.

Advokasi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan mendesakkan terjadinya perubahan sosil (sosial movement) secara bertahap maju melalui serangkaian perubahan kebijakan publik. Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa suatu perubahan sosial yang lebih besar dan luas bisa terjadi (atau paling tidak, bisa dimulai) dengan merubah satu persatu kebijakan-kebijakan publik yang memang strategis atau sangat menentukan dalam kehidupan masyarakat luas. Maka, suatu kegiatan advokasi yang baik adalah yang memang terfokus hanya pada satu masalah atau issu strategis kebijakan publik tertentu. Dengan demikian, langkah awal terpenting dalam kegiatan advokasi adalah memilih dan menetapkan issu kebijakan publik apa yang benar – benar strategis dijadikan sebagai sasaran advokasi. Untuk menetapkan strategis atau tidaknya sebuah issu kebijakan publik, paling tidak dapat dilakukan atas dasar beberapa indikator sebagai berikut :

1. Taraf penting dan mendesaknya (urgensi) tuntutan masyarakat luas yang mendesakkan perlunya segera perubahan kebijakan publik tersebut.

2. Kaitan dan relevansi perubahan perubahan tersebut terhadap kepentingan atau kebutuhan nyata masyarakat luas, terutama lapisan atau kalangan mayoritas yang memang sering tidak diuntungkan oleh kebijakan negara.

3. Besaran dan luasnya dampak positif yang dapat dihasilkan jika perubahan kebijakan itu terjadi.

4. Kesesuaian dengan agenda kerja utama jaringan organisasi advokasi yang memang menjadikan issu kebijakan publik tersebut sebagai sasaran utamanya.

Catatan
Judul ini diadaptasi dari tulisan Roem Topatimasang dengan judul “ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK; Ke Arah Suatu Kerangka Kerja Terpadu“, dalam buku “merubah kebijakan publik”, Roem, dkk (peny), Pact Indonesia & Insist, 2000

Elemen pelajar yang tergabung dalam Poros Pelajar tersebut adalah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Pelajar Islam Indonesia (PPI), dan Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM). Mereka berpandangan, pendidikan di Indonesia belum mampu melakukan transformasi terhadap kelas sosial kaum marginal secara masif. Padahal, salah satu fungsi pendidikan ialah bagaimana mengubah kelas sosial seorang pembelajar.

Masyarakat harus peka

Menurut Mudzakkir, Ketua Umum IRM, Poros Pelajar merasa perlu menginventarisasi dan memfasilitasi aspirasi masyarakat untuk pendidikan. Aspirasi itu akan disampaikan kepada para pemangku pendidikan agar mereka peka terhadap permasalahan pendidikan bangsa ini.

“Kepekaan terhadap dunia pendidikan dirasa masih kurang dengan munculnya berbagai kebijakan kontroversial seperti ujian nasional, diabaikannya ketentuan anggaran pendidikan 20 persen, dan RUU Badan Hukum Pendidikan,” kata Mudzakkir.

Ketua IPNU Idi Muzayyad menambahkan, mereka ingin menjembatani antara masyarakat dan pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan perlu mendengarkan aspirasi masyarakat. “Selama ini seperti saling bertentangan. Masyarakat ingin pendidikan murah, tetapi kebijakan pemerintah malah sebaliknya, cenderung mendorong makin mahalnya pendidikan,” katanya.

Penjaringan aspirasi tersebut antara lain dengan merentangkan spanduk di jalan-jalan protokol agar masyarakat dapat menuliskan aspirasinya dan lewat SMS ke nomor 085265228530. Aksi itu ditandai penulisan aspirasi oleh para tokoh seperti Wakil Ketua MPR AM Fatwa dan pengamat pendidikan M Abduhzen. (INE) Sumber; Kompas, 4 Mei 2007

“Evaluasi belajar melalui ujian nasional (UN) itu hanya melahirkan kecemasan dan frustrasi di kalangan pelajar. Kami minta kepada pemerintah agar UN ditinjau ulang,” ungkap Masmulyadi, Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Remaja Muhammadiyah (PP IRM), Selasa (20/3), dalam jumpa pers terkait akan digelarnya Rapat Kerja Nasional PP IRM (23-25/3) di Yogyakarta.

Masmulyadi mengatakan harus ada sistem evaluasi yang lebih baik dan manusiawi yang melibatkan partisipasi pelajar. Karena itu, pihaknya mengusulkan sistem evaluasi akhir diserahkan kepada guru dan sekolah. Proses evaluasi yang diserahkan ke guru akan menghasilkan proses evaluasi yang berdialektika dan demokratis karena berasal dari proses belajar sehari-hari di sekolah.

“Pendidikan itu bukan akhir tetapi proses memperbaiki hidup. Proses itu yang dievaluasi. Nah guru lah yang tahu benar proses tersebut, bukan pihak lain. Karena itu, evaluasi seharusnya diserahkan kepada guru,”katanya.

Alihkan beban

Masmulyadi menyatakan, pihaknya prihatin pemerintah tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan yang ada selama ini. Pemerintah justru cenderung mengalihkan beban pendanaan pendidikan kepada masyarakat, di antaranya soal pendidikan tinggi. Pihaknya menilai perubahan status perguruan tinggi negeri menjadi badan hukum milik negara ialah bentuk pivatisasi perguruan tinggi. Akibatnya, biaya pendidikan yang ditanggung masyarakat semakin tinggi sehingga masyarakat ekonomi menengah ke bawah makin kesulitan mengakses pendidikan tinggi.

“Pendidikan sekarang cenderung semakin mahal dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. Praktik ini terjadi tidak hanya di sekolah swasta tetapi juga negeri di desa dan kota. Kami menuntut pemerintah memperbesar subsidi pendidikan bagi warga tidak mampu,” tuturnya.

IRM mendeklarasikan 10 tuntutan pendidikan, di antaranya pendidikan gratis dan berkualitas, realisasi anggaran pendidikan minimal 25 persen dari APBN dan APBD, dan menolak komersialisasi pendidikan. Selain itu, stop segala macam bentuk praktik korupsi serta kekerasan di sektor pendidikan. (RWN). sumber; www.kompas.com

Karena itulah, maka kehadiran pendidikan sangat dinanti oleh publik. Sayangnya pendidikan kita masih saja mengalami problem yang cukup serius. Dan yang tidak kala pentingnya adalah akses publik untuk menikmati pendidikan mengalami bias. Sekolah semakin tidak terakses disebabkan kebijakan pendidikan yang meliberalisasi sekolah. Sehingga sekolah ditentukan oleh mekanisme pasar yang berlaku. Dengan alasan yang cukup sederhana “pendidikan memang mahal bung”.

Itulah mengapa kondisi pendidikan nasional makin buruk yang ditandai oleh rendahnya sumber daya manusia. Human development index (HDI) 2004 yang dikeluarkan oleh UNDP bisa dijadikan gambaran bagaimana posisi Indonesia yang berada dalam angka 111 lebih rendah dibanding tahun 2002 yang berada diperingkat 110.

Dengan angka demikian, maka pertanyaan yang harus dilontarkan adalah, masihkah ada harapan buat bangsa ini? Sebagai orang beragama, kita tentunya harus senantiasa menggantungkan optimisme kita. Karena dengan obsesi dan optimisme itulah kita dapat bergerak maju melangkahkan ayunan gerakan kita.

Kini timbul pertanyaan lagi, haruskah dimulai dari mana gerakan itu? Ada baiknya kita memulai gerakan itu dari hal-hal kecil yang mungkin dapat dilakukan. Misalnya bagaimana seorang pelajar untuk senantiasa menginprove dirinya dengan berbagai informasi dan hal-hal baru, sedemikian sehingga mampu meningkatkan kapasistasnya secara pribadi. Dengan demikian diharapakan tumbuhnya kesadaran.

Tetapi itu tidaklah serta merta menyelesaikan persoalan secara tuntas. Harus ada gerakan bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak memberikan penyadaran (publik awareness) terhadap masyarakat tentang bagaimana hak-hak mereka sebagai warga negara untuk memperoleh akses pendidikan “murah” dan berkualitas. Langkah ini sangat penting mengingat politik pendidikan kita masih sangat bias terhadap kepentingan itu.

Setidaknya ada dua hak pendidikan bagi anak Indonesia. Pertama, hak untuk diperlakukan secara manusiawi sebagai insan merdeka dalam konteks ini lebih kepada bagaimana relasi pelajar dengan guru dalam proses belajar mengajar. Yaitu bagaimana menempatkan pelajar sebagai manusia otonom yang memiliki kemampuan yang relatif sama sebagai insan ciptaan Tuhan.

Pola relasi sekolah dengan pemerintah yang sedikit banyaknya dipengaruhi juga oleh model kepemimpinan patrimonial yang dianut sebagian penguasa, membawa akibat bagi inisiatif guru serta perlakuan guru murid.

Kedua, hak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan beradab. Yaitu lebih kepada bagaimana kebijakan pendidikan. Kita tahu bersama bahwa tugas utama pemerintah adalah bagaimana dia berkhidmat kepada masyarakat. Dalam artian bagaimana pemerintah memberikan layanan publik yang baik terhadap rakyatnya. Termasuk adalah bagaimana menyediakan peluang pendidikan yang layak dan beradab secara luas dan merata, serta dapat diakses secara mudah oleh kelompok masyarakat apa pun (Tuhuleley, 2005).

Hak ini dijamin oleh Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Menurut Freire masalah pendidikan tidak mungkin dilepaskan dari masalah sosio-politik, karena bagaimanapun kebijakan politik sangat menentukan arah pembinaan dan pengembangan pendidikan. Maka dalam konteks demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia dimana peran politik (eksekutif dan legislatif) begitu besar. Maka, bagaimana ranah politik mampu menjadi wahana bagi espektasi publik akan sebuah sistem pendidikan yang mencerahkan.

Oleh karena itu, tugas terbesar kaum muda dan gerakan pelajar lainnya adalah bagaimana membuktikan kepada dunia bahwa pelajar juga bisa berbuat nyata untuk masyarakatnya. Untuk itu, maka gerakan pelajar harus menggiatkan kampanye dan propaganda kepada publik bahwa mereka memiliki hak-hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu.

Pada akhirnya kesadaran publik terhadap pendidikan yang bermutu akan mengantarkan warga (remaja/pelajar) pada hak untuk merumuskan apa defenisi pendidikan yang bermutu itu sendiri. Disini meniscayakan adanya partisipasi dari kaum terpelajar untuk senantiasa ikut memperjuangkan politik pendidikan lewat proses-proses yang demokratis. Misalnya gerakan pelajar ikut hearing dengan lembaga legislatif dalam perumusan anggaran daerah untuk sektor pendidikan. Sehingga dalam ranah ini, pelajar tidak sekedar menjadi pelengkap penderita dari suatu bangsa, tetapi mampu hadir dan melaksanakan amanat sosialnya, amanat sebagai khalifah dimuka bumi ini. Wallahu A’lam Bissawab.

Perdebatan mengenai darimanakah kebenaran berasal dan siapakah penentu kebenaran, nampaknya tidak akan berakhir sampai kapanpun. Kebenaran selalu mengandung relativitas untuk selalu diperdebatkan di dalam dunia yang selalu mengalami revolusi dan evolusi. Apakah kebenaran itu bersifat subjektif ataukah bersifat objektif? Apakah kebenaran itu dapat tercipta oleh seseorang yang selera, pemikiran, otoritas diri, dan kebebasannya dipasung oleh kekuatan dan otoritas dari luar dirinya entah itu kekuatan Negara, agama, institusi pendidikan, dan bahkan orang tua sendiri? Apakah pendidikan dengan segala sistemnya mampu mengantarkan kita dalam memperoleh kebenaran, mencapai kedaulatan diri dan mewujudkan Humanisme? Ataukah pendidikan dengan segala aturannya yang sentralistik justru menyebabkan dehumanisasi dan tercerabutnya manusia dari otonomisasi diri?

“Kebenaran” ditentukan oleh pemegang kekuasaan. Negara misalnya dengan kebijakan politis yang didukung oleh tangan besi militernya, mampu menetapkan dan memaksakan “kebenaran”. Agama dengan teks-teks kitabnya mampu mengatur pola pikir, selera, dan perilaku hidup umatnya. Rumah sakit dengan otoritas yang dimiliki, dapat dengan seenaknya menentukan seberapa besar biaya yang harus dibayarkan oleh sang pasien. Begitu pula dengan sekolah dengan berbagai macam aturan akademiknya, mampu mengatur yang mana pelajaran yang harus dipelajari dan mana yang tidak, mana yang baik dan mana yang buruk dengan melakukan indoktrinasi agar peserta didik mengikuti selera sang pemegang otoritas. Lalu dimanakah posisi otonomi manusia dibawah kungkungan otoritas yang berasal dari luar dirinya?

Kekuasaan berada di mana-mana. Seperti itulah kata Michael Foucault, salah seorang posmodernis yang melihat adanya relasi kuasa bermain di setiap sendi kehidupan kita. Entah kekuasaan itu berada dalam lingkup negara, agama, perguruan tinggi, sekolah, rumah sakit, bahkan di dalam rumah kita sendiri. Di sekolah misalnya, para guru dan institusi sekolah mempelajari perilaku para siswa agar dapat dikuasai dan dijinakkan.

Kekuasaan menjadi modus eksistensi manusia. Dalam dunia kapitalisme lanjut, pengakumulasian modal dengan menciptakan masyarakat konsumtif yang dipancangkan dengan paradigma oposisi biner Descarterian (modern-tradisional, maskulin-feminin, dsb), mampu menguasai dan menghegemoni dunia secara mondial. Begitu pula dengan budaya patriarki dimana perempuan dikuasai oleh laki-laki baik secara fisik, seksual dan sosial serta ditempatkannya perempuan pada kelas sosial nomor dua. Kekuasaan memang menjadi “the last goal” (tujuan akhir) manusia modern. Karena dengan kekuasaan, maka hasrat, libido dan naluri dapat terpuaskan. Hingga akhirnya antara penguasa dan yang dikuasai sama-sama terdehumanisasi.

Sekolah: Kesadaran Naif dan kebudayaan bisu

Sekolah dengan berbagai macam aturan akademik, kurikulum, dan proses belajar-mengajar yang terjadi didalam kelas, ternyata memiliki potensi untuk menciptakan Dehumanisasi. Dehumanisasi menurut Paulo Freire adalah keadaan kurang dari manusia atau tidak lagi menjadi manusia (Menggugat Pendidikan, 2003). Dehumanisasi dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi yang menempatkan manusia sebagai objek oleh manusia lainnya maupun oleh sistem.

Di dalam kurikulum pendidikan yang selama ini ditentukan oleh pemegang kebijakan dan kemudian ditasbihkan oleh guru atau dosen sebagai subjek di dalam kelas, ternyata hanya menempatkan peserta didik sebagai objek pendidikan. Selain itu, kurikulum yang bersifat sentralistik tidak memberikan ruang kepada masyarakat lokal untuk mengaspirasikan kehendak mereka. Masyarakat terutama peserta didik tidak diberikan kebebasan untuk memilih dan mengekspresikan pendapat mereka. Ketika peserta didik tidak diberikan ruang untuk mengekspresikan pendapatnya, tidak diberikan kesempatan untuk “membantah” teori yang telah di(mapan)kan, serta pengindoktrinasian dan tindakan represif yang berujung pada hilangnya kebebasan, maka akan menyebabkan posisi yang tidak seimbang dalam proses belajar-mengajar yang akhirnya menyebabkan dehumanisasi. “Guru adalah subjek dan murid adalah objek, guru tahu segalanya dan murid tidak tahu apa-apa, guru memberi dan murid hanya menerima”. Murid mau tidak mau harus mengikuti titah sang guru walaupun tidak sesuai dengan hati nurani mereka. Mereka dipaksa untuk melakukan konformitas dengan kurikulum yang siap pakai dan mengikuti keinginan guru di dalam kelas.

Selain itu, pemasungan kreatifitas dengan tidak memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berekspresi, akan menciptakan-meminjam istilah Erich Fromm- makhluk Automaton. Automaton adalah makhluk hidup yang bergerak dan ‘berfikir’ serupa mesin dan serba otomatis. Manusia jenis ini adalah manusia yang kehilangan individualitas dan otonomisasi diri. Mereka mengikuti segala macam aturan dan kekuatan yang berasal dari luar dirinya serta tidak memiliki kekuatan kritis. Lewis Yablonsky menyebutnya Robopath.

Pemberangusan daya kritis masyarakat dengan pola pendidikan yang sentralistis diterapkan melalui Banking Concept of Education (sistem pendidikan bank). Banking Concept of Education adalah sistem pendidikan yang banyak digunakan oleh Negara di dunia ketiga. Menurut Freire, Sistem pendidikan bank yang berisi tentang berbagai macam konsep, teori, informasi, dan fakta yang berserakan, dipaksakan kepada peserta didik untuk diterima begitu saja tanpa kritik walaupun teori tersebut tidak realistis lagi. Jika tidak ditaati, maka konsekuensi akademik menjadi alat pemaksa yang represif.

Selain itu, sistem pendidikan bank merupakan konsep yang bersifat a-historis. A-historis artinya materi pendidikan yang diberikan tidak berhubungan sama sekali dengan realitas faktual dan historis keseharian baik realitas politik ekonomi, politik, sosial dan budaya sehingga peserta didik tercerabut dari realitas dan akar budayanya. Lagi-lagi menurut Freire bahwa sistem pendidikan bank akan menciptakan manusia yang memiliki kesadaran naif dan kebudayaannya adalah kebudayaan bisu. Mereka hidup dalam sebuah ruang budaya yang sama sekali tidak mereka kenali padahal mereka berada di dalamnya. Hal ini diakibatkan karena pemikiran mereka tidak diarahkan untuk mengenali realitas sosial tapi dibutakan demi kepentingan penguasa.

Pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dengan prosesi politik suatu Negara. Ketika pemerintahan cenderung korup dan ingin memapankan kekuasaan, maka pendidikan dijadikan sebagai alat untuk melakukan indoktrinasi dan penginjeksian dogma-dogma agar rakyat patuh terhadap Negara. Selain itu, tradisi pendidikan di Indonesia tidak diarahkan untuk mengenali kondisi realitas masyarakat secara mondial. Dengan kata lain bahwa pendidikan tidak berhubungan dengan dunia politik dan sosial kemasyarakatan. Para pemuda, pelajar dan mahasiswa tidak perlu mencampuri urusan politik apalagi politik praktis cukuplah mereka giat belajar dan mencari pekerjaan setelah mendapatkan gelar kesarjanaan. Pola seperti ini pernah dipraktekkan oleh rezim orde baru dengan menerapkan peraturan akademik NKK/BKK (Normalisasi Kegiatan Kampus/Badan Koordinasi Kampus).

Manusia naif, walaupun menyadari bahwa terdapat kejanggalan dan sistem yang menindas dimana mereka hidup, namun mereka tidak mengkritiknya. Akan tetapi, mereka cenderung untuk menyesuaikan diri dengan sistem yang menindas tersebut. Mereka akan “mereformasi diri” agar dapat ikut menikmati kekuasaan dari sistem. Ciri-ciri manusia naïf yaitu pertama, tak punya dorongan untuk berfikir dan mencari kebenaran karena mereka tidak kritis dan cenderung menerima sesuatu yang telah ada sebelumnya. kedua, tidak mempunyai inisiatif dalam mengambil keputusan sendiri. Gejala-gejala manusia naïf seperti ini dapat kita lihat pada perilaku peserta didik kita yang takut untuk mengutarakan pendapat mereka sendiri, tidak kritis, dan cenderung mengikuti apa yang diucapkan oleh guru mereka. Penundukan (subjugated) terhadap kreatifitas berfikir telah mengakar kuat dalam sistem pendidikan kita yang akhirnya menyebabkan masalah-masalah psikologi (pshycological problems).

Pendidikan seyogyanya mengantarkan manusia menjadi manusia seutuhnya dengan menggerakkan roda humanisasi. Humanisme sendiri berasal dari kata latin yaitu ‘humanitas’ yang berarti pendidikan manusia (Filsafat Manusia, 2002). Pertama, Proses humanisasi dapat tercipta jika manusia dalam kondisi apapun ditempatkan sebagai subjek. Artinya setiap manusia memiliki otonomisasi diri dan memiliki kebebasan dalam menentukan jalan hidup dan pilihan tanpa tekanan dari luar. Agar tidak terjadi penundukan kreatifitas maka upaya dialogis merupakan keniscayaan. Setiap manusia harus diajak untuk berdialog dengan menciptakan posisi yang seimbang yaitu subjek dengan subjek bukan subjek dengan objek. Kedua yaitu belajar langsung kepada realitas (learning to the reality) atau konsiensialisme (aksi-refleksi) dalam istilah Paulo Freire. Setiap manusia (peserta didik) diarahkan untuk mengenali lingkungan mereka (refleksi) sebelum melakukan aksi dan begitu pula sebaliknya. Konsiensialisme akan merangsang manusia untuk bersikap kreatif karena mereka dihadapkan langsung pada realitas kehidupan yang mereka jalani serta menumbuhkan daya kritis manusia dengan mempertanyakan segala hal mengenai diri dan masyarakatnya. Humanisasi dapat tercipta jika setiap manusia memiliki kebebasan untuk berekspresi namun kebebasan tersebut tetap dibalut dalam harmoni. (Moel & Hadi)

Menurut PP IRM saat Ramadan tiba para pengusaha televisi berbondong-bondong mengusung tayangan yang mampu merusak iman masyarakat. Sebab tayangan televisi terutama sinetron jauh dari nilai relijius.

“Meski tayangan sinetron dikemas dengan konsep cerita relijius sebenarnya tayangan tersebut justru menjauhkan masyarakat dari ajaran agama yang menjadi kewajibannya. Banyaknya sinetron selama bulan puasa justru merupakan instrumen yang dibuat kaum borjuis untuk melupakan roh bulan ramadan,” tambah Masmulyadi.

Pernyataan menuntut stop komersialisai disampaikan PP IRM di kantor PP Muhammadiyah Jl Cik Di Tiro kemarin. Menurut PP IRM tayangan sinetron yang diputar pada jam di saat umat Islam menjalankan ibadah seperti salat atau taraweh adalah bukti upaya menjauhkan masyarakat dari esensi bulan suci.

“Pada bulan mencari berkah bukannya diisi dengan siraman rohani malah kebanjiran sinetron yang tidak mendidik. Padahal sebelum puasa jarang stasiun televisi memutar tayangan yang berbau relijius. Tetapi ini trik mereka untuk mendapatkan pendapatan iklan. Hal inilah yang kami sebut sebagai komersialisasi puasa,” tambah Masmulyadi.

Selain menyoroti tayangan televisi selama bulan Ramadhan, PP IRM juga menyesalkan berkembangnya budaya ingar bingar yang disebarluaskan selama bulan suci. Budaya ingar bingar yang mereka maksud adalah budaya ngabuburit dan konser musik menjelang buka puasa.

“Ini tidak lain adalah hasil persengkokolan kaum borjuis dengan mengatasnamakan ibadah. Konsep yang disebarluaskan ngabuburit atau menlihat konser musik adalah budaya sehari-hari selama puasa. Bukankah tidak lebih baik mengisi waktu dengan hal yang berbau ibadah,” tambahnya.

Budaya ingar bingar membuat pelaksanaan ibadah puasa tidak ada bedanya dengan perayaam tahun baru. “Penuh dengan event musik dan ngabuburit. Di sepanjang jalan di beberapa titik kota penuh dengan kaum muda yang nongkrong. Maka PP IRM menekankan perbanyaklah ibadah selama bulan puasa.” (lai)

Ia mengatakan, maraknya tayangan televisi seperti sinetron remaja yang mengeksploitasi momen Ramadhan merupakan salah satu bentuk fenomena komersialisasi bulan suci umat Islam untuk kepentingan para pelaku bisnis hiburan.

Pasar sebagai satu instrumen sistem kapitalisme kemudian menciptakan simbol baru yang memerlukan struktur organisasi agama. Banyak ulama atau ustadz merangkap menjadi usahawan, pedagang, politisi yang memanfaatkan sentimen ajaran sebagai sarana meraih keuntungan. “Kami menghimbau kepada para tokoh Islam untuk berhenti berceramah dengan tidak proporsional,” katanya.

Budaya pemanfaatan Ramadhan untuk kegiatan-kegiatan komersial yang sebenarnya melunturkan makna puasa Ramadhan tidak pantas dilakukan karena kemuliaan bulan Ramadhan tidak sebanding dengan harga pasar.

“Oleh karenanya, PP IRM menghimbau kepada seluruh remaja Islam untuk melakukan kegiatan yang positif dalam mengisi bulan Ramadhan, seperti dengan mengembangkan budaya gemar membaca, sehingga muncul kesibukan baru yang dapat mengalihkan perhatian remaja dari tayangan komersial ramadhan,” katanya.

Dalam upaya membangun kesadaran remaja Islam, IRM tidak ingin terjebak dalam budaya demonstrasi atau tindakan anarkis menghadapi kenyataan atau praktik yang tidak sesuai syariat Islam, seperti tempat hiburan malam. “Kita tidak ingin terjebak dalam aksi semacam itu, kalau kita melakukan demostrasi pada bulan Ramadhan saja, berarti kita menghalalkan kegiatan itu di luar bulan Ramadhan,” katanya. antara/mim

Banyak yang bahagia dengan tahun ajaran baru. Orang tua tentunya. Dia bahagia karena anaknya dapat lulus dan melanjutkan sekolahnya di sekolah lanjutan. Bagi seorang siswa baru, kebahagiaan itu antara lain punya teman baru, guru baru dan sekolah baru. Bahagia karena lulus ujian yang merupakan ”penghalang” sebagian siswa untuk menapaki sisi hidupnya lebih jauh. Sekolah pun ikut bahagia bisa menerima murid baru dengan aneka macam watak dan karakter. Pokoke tahun baru menjadi ruang bahagia bagi yang lulus dan mendapat sekolah baru.

Siswa yang lulus dan menjadi siswa baru pada setiap sekolah tentunya menyandang predikat sebagai siswa sekolah lanjutan. Mereka yang lulus sekolah dasar (SD) melanjutkan ke tingkat pertama, sedangkan yang lulus sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) melanjutkan ke tingkat atas (SLTA). Ketika itu, maka siswa baru menyandang sebuah predikat baru sebagai kaum terpelajar.

Sebagai kaum terpelajar, maka ada semacam tanggungjawab yang berdimensi dua hal. Pertama, berdimensi pada aspek tanggungjawab untuk menjadi pembelajar yang baik. Kedua, dimensi tanggungjawab sosial, yaitu bagaimana pelajar tidak hanya menjadi pembelajar, tetapi mengembangkan nalarnya pada tanggungjawab sosial sebagai bagian dari masyarakat.

Kedua hal diatas, hanya bisa dilakukan atau diperangkan oleh seorang pelajar dengan tiga karakter utama yaitu kritis, gaul dan syar’i. Ketiga hal ini cukup menjadi ciri yang melekat pada seorang pelajar, yaitu bagaimana mengembangkan sikap kritis, mampu bergaul secara proporsional dan senantiasa dalam bingkai ilahiah.

Sebab dalam konteks dimana ruang dan waktu yang bergerak begitu dinamis. Sangat dibutuhkan ketiga karakter diatas. Seorang pelajar pada masa kini menghadapi tantangan sosial, ekonomi dan politik yang tidak sederhana. Oleh karena itu, membangun kesadaran dan respons pelajar tentang masalah sosial, ekonomi dan politik juga cukup penting. Disamping belajar dengan baik.Oleh sebab itu, maka memasuki tahun pelajaran ini, kita semua harus senantiasa optimis dapat melaksanakan tugas kemanusiaan kita dengan amanah. Oleh sebab itu, kepada pelajar ada beberapa catatan yang harus dikembangkan.

Kenapa harus kritis?

Pelajar sebagaimana dijelaskan diatas, memiliki peran yang tidak ringan. Pelajar dalam zaman yang orang sering sebut sebagai era global memiliki tantangan sosial yang rumit. Perkembangan tersebut berdampak pada banyak dimensi. Lunturnya kohesifitas – rasa saling membantu sebagai sesama manusia – dalam masyarakat adalah salah satu implikasi dari perubahan zaman tersebut. Mungkin kita sering mendengar ucapakan teman-teman di sekolah yang mengatakan “hari gini gak punya HP”. Itu menjadi style – gaya – sebagai effek dari perubahan zaman tersebut. Zaman yang banyak disimbolkan oleh simbol materialisme. Yaitu suatu sikap yang mengagungkan materi. Perilaku hedonis, yaitu sikap suka berfoya-foya atau bersenang-senang.

Tetentu hal diatas tidak kondusif bagi pembentukan diri pelajar, maka seorang pelajar harus memiliki tools – alat, pisau analisis – yang dapat menuntunnya memilih pilihan yang representatif untuk mengembangkan diri. Oleh sebab itu, maka diperlukan kesadaran kritis seorang pelajar. Kesadaran ini bisa diartikan sederhana yaitu kematangan personal dalam menentukan pilihan.

Mereka kemudian memilih bukan karena orang lain, bukan karena otoritas, bukan karena hasil pengalamannya semata, bukan karena kebiasaan akan, bukan pula karena konsesi tetapi karena inquirytas mereka dalam berpikir. Mereka melakukan sesuatu karena sadar bahwa itu adalah penting dan berguna. Ali Syariati mengatakan bahwa jika tidak ada proses berpikir secara sadar maka aktivisme kemudian terjebak kedalam takhyul, fanatisme dan sebagainya.

Sebagai seorang pelajar, kritisisme harus senantiasa dibangun. Sebab salah satu ciri khas yang harus menjadi simbolnya adalah kritis. Membangun kesadaran kritis bukanlah pekerjaan mudah. Sebab itu, maka melatih diri dan mengaktifkan diri pada lembaga / organisasi menjadi sangat penting sebagai wadah belajar yang cukup reflektif dalam perjalanan kemanusiaan kita. Maka berlatilah untuk merespon sesuatu yang ganjil di lingkungan sekitar lalu pertanyakan kenapa terjadi demikian? Hal – hal kecil seperti ini cukup membantu kita pada tahapan kehidupan selanjutnya.

Gaul (Populisme)

Gaul dalam hal ini hampir sama maknanya dengan fungsi integratif. Suatu kemampuan untuk bersama dengan realitas, bersatu dengan komunitas pelajar. Hendaknya pemahaman kita tentang ini bukan hanya pemahaman tentang pola konsumerisme, pola pergaulan yang bebas, perilaku bebas dsb. Kemampuan ini bukan hanya kemampuan untuk memahami tapi lebih jauh kepada proses untuk mengubah. Proses mengubah inilah yang kemudian menjadi wilayah tanggungjawab sosial pelajar.

Sebagaimana sudah dijelaskan diatas. Bahwa kita tidak lagi hidup di zaman batu yang serba tradisional. Tetapi kita berada pada zaman yang serba maju. Dilengkapi dengan berbagai macam kemudahan-kemudahan. Tetapi disisi yang lain juga melahirkan kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Seperti penyalah gunaan teknologi yang juga berdampak pada kemanusiaan. Itulah sebabnya para kritikus modernisasi sering mengatakan bahwa modernisasi telah menimbulkan malapetaka kemanusiaan dan lingkungan yang demikian besar.

Sebab itu harus dibangun pemahaman yang profetik (kenabian). Suatu kemampuan yang bukan hanya bersama, memiliki, empati akan tetapi dilengkapi dengan kemampuan untuk mengadakan perubahan dan menatanya kembali sehingga culture syock kemudian tidak menjadi gejala yang dapat menghambat secara signifikan. Dalam hal ini kita bisa belajar dari keteladanan Nabi yang agung. Bagaimana nabi merencanakan dan mendesain dakwahnya sedemikian sehingga orang tidak meresa diganggu. Sebab kehadiran Islam adalah sebagai rahmatan lil alamin.

Bingkai ilahiah

Terma ketiga yang harus senantiasa dibangun adalah syar’i, artiya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Aktivitas kepelajaran kita harus tetap dibingkai dalam frame Islam. Atau aktivisme kita harus senantiasa dalam bingkai ilahiah. Lebih spesifiknya bahwa pelajar muslim harus senantiasa dalam terang wahyu.

Hal ini mengingat bahwa sebagai pelajar Muslim yang menjadikan Islam sebagai ruh pergerakan, ruh aktivisme dan islam sebagai pijakan. Akan tetapi bukan berarti lalu terjebak ke dalam paradigma – cara pandang – ekslusifisme – hanya untuk geolongan atau komunitasnya sendiri –, yang kemudian memandang bahwa kebenaran mutlak harus menjadi milik kita dan orang lain adalah salah.Akhirnya ketiga terma diatas harus senantiasa dikembangkan dalam kerangka proses pembinaan yang berjalan secara terus menerus dan terintegrasi satu dengan lainnya. Sehingga pada akhirnya menciptakan satu makna dan brand pelajar Muhammadiyah yang kritis, integratif dan syar’i. Wallahu a’lam bisshawab