Interupsicyber’s Weblog

Yogyakarta, Kompas – Pimpinan Pusat Ikatan Remaja Muhammadiyah meminta pemerintah meninjau ulang sistem evaluasi ujian nasional yang digunakan sebagai salah satu syarat utama penentu kelulusan siswa. Evaluasi akhir sekolah diusulkan agar diserahkan kepada guru dan sekolah.

“Evaluasi belajar melalui ujian nasional (UN) itu hanya melahirkan kecemasan dan frustrasi di kalangan pelajar. Kami minta kepada pemerintah agar UN ditinjau ulang,” ungkap Masmulyadi, Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Remaja Muhammadiyah (PP IRM), Selasa (20/3), dalam jumpa pers terkait akan digelarnya Rapat Kerja Nasional PP IRM (23-25/3) di Yogyakarta.

Masmulyadi mengatakan harus ada sistem evaluasi yang lebih baik dan manusiawi yang melibatkan partisipasi pelajar. Karena itu, pihaknya mengusulkan sistem evaluasi akhir diserahkan kepada guru dan sekolah. Proses evaluasi yang diserahkan ke guru akan menghasilkan proses evaluasi yang berdialektika dan demokratis karena berasal dari proses belajar sehari-hari di sekolah.

“Pendidikan itu bukan akhir tetapi proses memperbaiki hidup. Proses itu yang dievaluasi. Nah guru lah yang tahu benar proses tersebut, bukan pihak lain. Karena itu, evaluasi seharusnya diserahkan kepada guru,”katanya.

Alihkan beban

Masmulyadi menyatakan, pihaknya prihatin pemerintah tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan yang ada selama ini. Pemerintah justru cenderung mengalihkan beban pendanaan pendidikan kepada masyarakat, di antaranya soal pendidikan tinggi. Pihaknya menilai perubahan status perguruan tinggi negeri menjadi badan hukum milik negara ialah bentuk pivatisasi perguruan tinggi. Akibatnya, biaya pendidikan yang ditanggung masyarakat semakin tinggi sehingga masyarakat ekonomi menengah ke bawah makin kesulitan mengakses pendidikan tinggi.

“Pendidikan sekarang cenderung semakin mahal dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. Praktik ini terjadi tidak hanya di sekolah swasta tetapi juga negeri di desa dan kota. Kami menuntut pemerintah memperbesar subsidi pendidikan bagi warga tidak mampu,” tuturnya.

IRM mendeklarasikan 10 tuntutan pendidikan, di antaranya pendidikan gratis dan berkualitas, realisasi anggaran pendidikan minimal 25 persen dari APBN dan APBD, dan menolak komersialisasi pendidikan. Selain itu, stop segala macam bentuk praktik korupsi serta kekerasan di sektor pendidikan. (RWN). sumber; www.kompas.com